Jadi Penerima, Sekdes Tolak Uang BLSM

Bukti Tidak Akuratnya Data Penerima

Keluarnya data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kabupaten OKU Selatan oleh pemerintah pusat melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) benar-benar dipertanyakan, pasalnya salah satu Sekretaris Desa (Sekdes) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) masuk dalam daftar penerima BLSM.

“Saya bingung mengapa saya sebagai PNS bisa termasuk warga penerima BLSM sementara masih ada warga yang lebih layak menerima. Untuk saya dengan sepenuh hati dan iklas menyerahkan Uang BLSM kepada warga yang berhak menerimanya,” ujar Sekdes Gunung Lepihan Adi Hairil bersama Kepala Desa Gedung Lepihan Herman yang ikut mengakui tidak akuratnya data penerima BLSM tahun 2013.

Diakuinya aparat Desa Genung Lepihan langsung menggelar rapat mencari solusi terkait adanya keluhan warga yang kurang mampu namun tidak mendapatkan bantuan. “Kita data kembali warga yang belum mencairkan BLSM dan tergolong mampu dan kita tegaskan untuk menyerahkannya bagi warga yang kurang mampu. Kami tegaskan bahwa data yang diterima bukan wewenang Kepala Desa (Kades) namun langsung dari pemerintah pusat sehingga muncul data yang tidak akurat sehingga muncul masalah seperti ini,” tandasnya.

Hal senada juga Cikhan tokoh masyarakat Gedung Lepihan yang protes karena penyaluran BLSM tidak tepat sasaran “Bisa dibayangkan di Desa kami bahkan ada Sekdes yang seorang PNS menerima BLSM sementara banyak warga yang benar-benar miskin dan tercatat sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) bahkan Bantuan Beras Miskin (Raskin) malah tidak terdaftar sehingga perlu di evaluasi,” ujar Cikhan.

Keluahan masalah BLSM ini juga diutarakan Andre warga Desa Banjar Agung mengeluhkan tentang penyaluran BLSM yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. “Desa Banjar Agung bahkan ada perangkat desa dan BPD yang menerima sementara ada orangtua jompo dan janda sangat miskin tidak menerima bantuan ini sungguh tidak wajar dan tidak adil,” tukasnya.

Hal serupa juga terjadi di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji keluhan penyaluran BLSM sangat terasa dimasyarakat. “Sungguh tidak adil masak ada perangkat desa yang menerima bahkan warga yang tergolong kaya karena memiliki mesin giling dan motor 3 buah bisa mendapatkan BLSM sementara orang yang sangat miskin makan saja susah tidak menerima bantuan, Kami tidak mengerti apa dasar pemerintah mendata warga yang akan menerima BLSM,” ujar Hendra warga Kuripan. TK/SD Syaiful AS SPd menambahkan, ditingkat pendidikan dasar ada 17 sekolah yang mendapatkan proyek rehab sedang sejumlah 54 ruang kelas. 16 SD akan mendapatkan pembangunan gedung perpustakaan. Sedangkan sarana peningkatan pendidikan seperti buku dan alat peraga diperuntukan bagi 20 sekolah.

“Rincian data penerima bantuan yang diterima Dinas Pendidikan, berdasarkan proposal yang masuk dan hasil pemetaan dari tim Disdik,” tukas Syaipul.